Socrates : Gereja Tidak Berpolitik

Kamis, 27 Januari 2011

Thursday, 27 January 2011 18:50

Share 

Socratez Sofyan Yoman (Jubi/Eveerth)

JUBI ---  Menanggapi berbagai Pendapat dari pihak maupun pimpinan-pimnan lembaga serta organisasi masyarakat yang menilai Gereja di Papua selama ini telah terjerumus kedalam dunia politik, di bantah oleh Pdt.Socrates Sofyan Yoman, selaku ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua.
“Gereja tidak pernah berpolitik, kami hanya berusaha menyuarakan keadilan dan keamanan bagi umat  Tuhan di atas Tanah Papua yang selama ini telah didiskriminasi, dijajah dan dibungkam hak demokrasinya” kata Socrates, kepada Jubi, di Jayapura, Kamis (27/1).

Dia menjelaskan, sudah menjadi tugas dan amanat dari  Tuhan kepada Gereja agar dapat menyuarakan kebenaran, keadilan serta kedamaian kepada umatnya, dimana jika terjebak dengan sebuah sistem atau masalah. "Kecuali  pihaknya mengarahkan masyarakat  terlibat  dalam partai politik atau mendukung dan memilih salah satu kandidat angota DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur serta Presiden," ucapnya.

Ditambahkan, apakah kami harus terus bersuara atas nama kebenaran di belakan mimbar Gereja saja, tanpa melakukannya di tengah kehidupan masyarakat..?, justru tidak seperti itu Gereja tetapi harus berdiri di depan dan menegakan kebenaran. "Gereja tidak pernah menggiring  masyarakat  terhadap kepentingan politik serta kepentingan pribadi, tetapi justru Gereja selama ini sedang mengingatkan rakyat agar tidak terjebak dengan kepetingan Pemerintah yang hanya mementikan golongannya dan menghendaki adanya kesengsaraan bagi umat Tuhan," tegasnya.
Pihaknya berharap, mereka yang selama ini telah salah menerjemahkan peran dan fungsi Gereja harus terlebih dahulu mempunyai pemahaman mengenai deFinisi politik dan teologia yang baik, sebelum memberikan pernyataan kepada publik. “Jangan ciptakan pembodohon politik dan teologia kepada umat Tuhan, Gereja ada untuk menegagakan kebenaran, bukan melegalkan kesalahan serta kepentingan negara yang sudah nyata menindas rakyat” tuturnya.“Jangan ciptakan pembodohon politik dan teologia kepada umat Tuhan, Gereja ada untuk menegagakan kebenaran, bukan melegalkan kesalahan serta kepentingan negara yang sudah nyata menindas rakyat” tuturnya.

Keterlibatan gereja, kata dia, yakni dalam memperjuangkan penegakkan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua tidak hanya dalam rangka mewujudkan peran kenabiannya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, melainkan keterlibatan gereja dilakukan berdasarkan fakta historis, dimana Gereja sebagai lembaga pastoral berpihak kepada penderitaan sebagian besar Orang Asli Papua.

"Keterlibatan gereja adalah bukti nyata pertanggungjawaban Iman Gereja. Gereja dengan misi penginjilan telah menjadi kekuatan nurani bangsa Papua dalam seluruh pergulatan hidupnya. Gereja memiliki peran penting dalam hidup Orang Asli Papua,"

Sebelumnya Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia, Ramses Ohee. Pada tanggal (24/1). Menyatakan para pimpinan Gereja di Papua  jangan mengunakan status kepemimpinannya untuk  berpolitk  dan mengajak masyarakat menyatakan apa yang tidak mereka pahami. Tetapi sebaikya merangkul semua umat, agar bisa hidup tenang tanpa ada lagi gejolak. (Yarid AP)

Akses 28/01/11: http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/10736-socrates--gereja-tidak-berpolitik

Stop! Stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis

Minggu, 29 Agustus 2010 18:08

Sokrates Kembali Tegaskan Tak Akan Mau Dipanggil Polda

Sokrates Y Yoman, minta semua pihak stop setikmasisasi OPM makar dan separatis terhadap orang Papua.

Jayapura—Ketua Umum PGBP, Pdt. Dumma S.S. Yoman meminta  semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, makar dan separatis terhadap orang Papua.  ‘’Cukup sampai di sini mereka dihina, dilecehkan. Mereka institusi Allah, Umat Allah. Yang dikasih stigma OPM,  separtis, makar, diculik, dibunuh, itu siapa yang lakukan. Siapa yang lakukan,’’ ung­kapnya tegas saat ditemui wartawan usai deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8).
Karena itu, ia memin­ta semua pihak harus sadar akan hal tersebut jika menginginkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. ‘’Kita harus sadar, kalau mau jaga NKRI ini baik-baik kita harus sadar,’’ tandasnya lagi.
Hal itu diungkapkan ketika disinggung tentang isi klarifikasi yang telah diberikannya ke Polda Papua, yang pada intinya menurut pendeta yang cukup memiliki kharismatik tersendiri tersebut, berisi pertanyaan tentang enam tahun kon­flik di Puncak Jaya yang menim­bulkan keprihatinan umat belum kunjung usai. ‘’Saya bilang ada bukti-bukti. Pende­ta Eliza Tabuni itu siapa yang bunuh. Itu yang saya bilang. Kemudian penggunaan uang Rp. 2,5 milyar tahun 2004 itu siapa yang pakai,’’ ungkapnya.
Ditegaskan bahwa dua hal tersebut tidak bisa disem­bunyikan. ‘’Karena kami orang daerah. Dan pejabat di sana orang daerah. Jangan lupa, you tidak bisa sembunyi-sembunyi,’’ tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa tentang klarifikasi yang diinginkan pihak Polda Papua, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai tamu.  ‘’Tapi panggilan secara institusi itu saya hargai jadi saya sudah beri klarifikasi. Soal saya pergi ke sana itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau, mereka yang datang ketemu saya,’’ ungkapnya.
Ditegaskan bahwa hal itu karena ia adalah orang yang memiliki tanah Papua.  ‘’ Saya mau katakan, saya orang negeri ini, punya tanah ini. Saya tuan yang punya negeri ini, tanah ini. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di sini butuh informasi datang ke saya. Kami tidak mau diperlakukan seperti tamu disini,’’  tandasnya lagi.
Dikatakan bahwa jika ada yang hedak memperoleh informasi yang diinginkan tentang Papua, ia terbuka. Namun dengan syarat yang membutuhkan informasi yang datang. ‘’Jadi antar pemimpin mari datang ke rumah. Mau Tanya apa. Datang saja. Pak Kapolda panggil-panggl saya, saya bukan anak kecil. Saya punya umat, kalau seenaknya saja, mereka (umat) akan marah,’’ jelasnya.
Sedangkan tentang komentarnya lewat media, Sokrates mengatakan bahwa sebagai seorang gembala umat punya hak menyampaikan keprihatinan umat kepada publik melalui media. ‘’Orang babtis akan marah kalau manusia itu dipermainkan. Karena manusia itu gambar Allah,’’ lanjutnya.
Organisasi Babtis Hanya Dibawah Aturan Tuhan
Sementara itu, Organi­sasi Babtis yang menurut Ketua PGBP (Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua) Pdt. Sokrates S Yoman telah eksis sejak 400 tahun lalu berawal di Inggris, bersifat independen, mandiri, otonom dan tidak ada yang bisa mengaturnya. ‘’Termasuk Negara tidak boleh mengatur organisasi Babtis,’’ ungkapnya saat memberikan sambu­tan dalam acara deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8) kemarin.
Dalam acara yang menghadirkan delapan orang pemberi sambutan dari berbagai organisasi, termasuk di dalamnya Selpius Bobii (Front Pepera PB), Maco Tabuni (KNPB), dan lainlainnya tersebut Socratez mengungkapkan bahwa organisasi Babtis identik dengan kebebasan mengemukakan pendapat. ‘’Sehingga jangan heran kalau misalnya ada pihak-pihak yang telinganya merah , karena kita berangkat dari firman Allah. Allah tidak menciptakan orang Papua dengan stigma separatis, maker dan OPM. Karena itu kita harus lawan stigma itu,’’ ungkapnya.
Selpius Bobii dalam kesepatan tersebut mengharapkan agar organisasi kepeudaan Babtis tersebut untuk sama-sama berjuang melawan stigma yang diberikan oleh pihak manapun terhadap orang Papua seperti sparatis, OPM, maker dan lain-lainnya. ‘’Saya harap juga ja­ngan jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk mengamankan kebijakan pe­nguasa yang sebenarnya sudah ditolak oleh masyarakat. Jadi komiten memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua menjadi penekanan di sini,’’ ungkapnya dengan tegas. (aj)
Akses: 28/01/11: http://www.bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6968:stop-stigmatisasi-opm-makar-dan-separatis&catid=25:headline&Itemid=96